4 Pembelaan pemerintah Jokowi tambah utang triliunan tahun ini

Pemerintah menaikkan target defisit anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 menjadi 2,92 persen. Di mana defisit diperkirakan naik Rp 67 triliun menjadi Rp 397,2 triliun dari sebelumnya Rp 330,2 triliun (2,41 persen).

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu langkah menutup kekurangan pembiayaan belanja atau defisit ini. Pemerintah berencana menambah SBN Rp 76,6 triliun menjadi Rp 461,3 triliun.

Dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah utang negara yang terus meningkat. Selama pemerintah melakukan ekspansi anggaran untuk membangun infrastruktur.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, mengatakan rencana pemerintah dalam melakukan penambahan utang harus diiringi dengan produktivitas dalam bentuk pembangunan. Dia meminta, jangan sampai rencana penambahan utang tersebut hanya menambah beban bagi generasi mendatang. 

"Menambah utang tapi tidak produktif pasti nanti menambah beban anak kita, cucu kita dan keluarga kita. Utang itu menambah produktivitas tidak? Supaya ada garansi utang menambah efektivitas berarti utang itu dipergunakan untuk apa," ujar Enny di Kantor Indef, Jakarta.

Lebih lanjut, dia meminta rencana penambahan utang oleh pemerintah dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pinggiran dan pedesaan. Di mana selama ini, perekonomian Indonesia sebagian besar di topang oleh aktivitas ekonomi masyarakat lapisan tersebut. 

"Artinya, efektivitas utang itu harus terus menggerakkan ekonomi yang di pedesaan dan di pinggiran. Terus menggerakkan ekonomi yang dari daerah. Dengan misalnya memaksimalkan efektivitas dari dana desa, dana transfer yang ditetapkan dan sebagainya," pungkasnya.

Lalu apa pembelaan pemerintah atas meningkatnya defisit tersebut dan langkah menutupinya dengan berutang? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1. Menkeu pastikan hati-hati kelola utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berhati-hati agar utang Indonesia tidak terus membengkak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menaikkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan. 

"Kami terus jaga secara hati-hati. Saya Menkeu yang sangat inginkan supaya pendanaan pembangunan kita, kalau kami ingin kurangi utang maka penerimaan pajak harus dinaikkan. Itu kami lakukan dengan reformasi perpajakan," ujar Menkeu Sri di Kantornya, Jakarta.

Pemerintah juga akan terus memantau potensi penerimaan dari aktivitas perekonomian. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kontrol terhadap sistem belanja negara supaya digunakan untuk sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan. 

"Kami terus pantau potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi, juga menjaga belanja kita agar baik dan hati-hati jadi tidak asal belanja. Jadi entah dari jenis belanjanya maupun dari efisiensi belanjanya yang perlu diperhatikan. Dengan adanya keseimbangan di penerimaan, lalu strategi belanja, kita harapkan defisit akan terus menerus bisa ditekan," jelasnya.

2. Menkeu yakinkan utang untuk belanja produktif

Menkeu Sri mengatakan belanja Indonesia tetap fokus pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, di mana hal-hal tersebut tidak bisa ditunda. Sebab, akan menentukan masa depan Indonesia.

"Jadi sedapat mungkin penerimaan pajak kita dapat memenuhi kebutuhan dasar itu. Kalaupun berutang sedapat mungkin untuk belanja modal dan menghasilkan produktivitas dan tingkat pengembalian bisa terbayarkan kembali," ungkapnya. 

Apabila dilihat dari eksposur utang Indonesia secara nasional, dibandingkan GDP Indonesia masih ada di bawah 30 persen, defisit negara juga di batasi UU di bawah 3 persen. Jika dibandingkan negara lain yang dianggap negaranya perform seperti India, defisit Indonesia jauh lebih kecil.

3. Utang untuk pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tak masalah pemerintah memiliki banyak utang. Asalkan, utang pemerintah bisa digunakan untuk hal produktif seperti membangun infrastruktur.

Menko Luhut mengimbau prioritaskan pembangunan proyek infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat.

"Misalnya pembangunan infrastrktur butuh USD 450 miliar, APBN hanya USD 120 miliar, sisanya dari mana? Itulah yang disebut foreign direct investment (investasi langsung)," tegasnya.

4. Utang dibutuhkan bangun infrastruktur yang tertinggal dari negara lain

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bertambahnya rasio utang tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur Tanah Air yang masih tertinggal dari negara lain.

"Dilihat dari ukuran yang umum dipakai rasio utang di seluruh negara, rasio utang terhadap PDB kita itu rendah. Dilihat dari segi itu, apakah kita memilih menganut rasio utang terhadap PDB yang tidak boleh naik atau membangun infrastruktur minim? Kalau mau yang aman tidak usah membangun infrastruktur," kata Menko Darmin di gedung DPR, Jakarta.

Sumber : merdeka.com

https://www.merdeka.com/uang/4-pembelaan-pemerintah-jokowi-tambah-utang-triliunan-tahun-ini/utang-dibutuhkan-bangun-infrastruktur-yang-tertinggal-dari-negara-lain.html